Sapeken,PRABUNEWS.com- Kamis (1/05/2025) – Gelombang kekecewaan dan tuntutan akan transparansi kini tengah menyelimuti Desa Paliat, Kecamatan Sapeken. Basri, seorang tokoh masyarakat setempat yang dikenal luas atas kepeduliannya, dengan lantang menyuarakan kegelisahan warga terkait dugaan ketiadaan transparansi setoran dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) selama 10 tahun terakhir. Lebih lanjut, Basri menyoroti minimnya kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam pernyataannya kepada awak media DEMOKRASIJERNIH.com di kediamannya pada hari Kamis (1/05/2025), Basri mengungkapkan keprihatinannya atas kinerja kepala desa yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan dana BUMDes. Tak hanya itu, ia juga mempertanyakan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang seharusnya menjadi pengawas jalannya pemerintahan desa.
“Sudah sepuluh tahun dana BUMDes ini berjalan, namun masyarakat tidak pernah tahu secara jelas bagaimana pengelolaannya. Tidak ada keterbukaan, dan yang lebih memprihatinkan, tidak ada kontribusi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Basri dengan nada tegas.
Menurut Basri, ketidakjelasan ini menimbulkan kecurigaan dan rasa tidak percaya di kalangan warga. Ia merasa masyarakat Desa Paliat seolah “dibodohi” oleh kepemimpinan desa yang tertutup. Sebagai sosok yang peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan desanya, Basri merasa terpanggil untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang selama ini terpendam.
“Seharusnya BPD sebagai representasi masyarakat memiliki peran aktif dalam mengawasi dan meminta pertanggungjawaban terkait pengelolaan BUMDes ini. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi secara berkala mengenai hasil dan manfaat BUMDes kepada seluruh warga,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Basri berharap aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, dapat turun tangan langsung untuk melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan ketidakberesan pengelolaan dana BUMDes di Desa Paliat.
“Saya sebagai tokoh masyarakat yang peduli, dengan tegas berharap pihak kepolisian dan kejaksaan dapat segera turun langsung untuk mengecek kebenaran informasi ini. Masyarakat berhak tahu ke mana aliran dana BUMDes selama ini dan mengapa tidak ada kontribusi yang signifikan bagi kemajuan desa,” pungkas Basri dengan harapan adanya tindakan nyata dari pihak berwenang demi keadilan dan transparansi di Desa Paliat.
Pernyataan keras dari tokoh masyarakat ini tentu menjadi sorotan tajam dan berpotensi membuka tabir dugaan praktik ketidaktransparanan dalam pengelolaan dana desa. Masyarakat Desa Paliat kini menanti respons dan tindakan nyata dari pihak-pihak terkait untuk mengembalikan kepercayaan dan memastikan dana BUMDes benar-benar digunakan untuk kesejahteraan seluruh warga.
